Andalas Time.com– Pelabuhan Teluk Tapang merupakan salah satu potensi dalam pertumbuhan aktifitas ekonomi baru wilayah bagian barat pesisir Sumatera.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit disela – sela kunjungan rombongan tim koordinasi Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Dr.Ridwan Djamaluddin, MSc dengan beberapa kementerian terkait di Pelabuhan Teluk Tapang, Nagari Air Bangis kecamatan Sungai Beremas Pasaman Barat.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Ridwan Djamaluddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Pelayaran Kemenko Marves, Djoko Hartoyo, Direktur Pembanguanan Jalan Kemen PUPR, Ir. Herry Vaza M.Sc Eng Ph, Yudhi Adhi Purnama, Kabid Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian, Aries Wibowo, ST, M.Sc , Kasubdit Pelayanan Jasa Dan Usaha Pelabuhan Kemenhub dan beberapa OPD dilingkup Pemprov dan Pemkab Pasbar.
Wagub Sumbar mengatakan pembangunan Teluk Tapang sudah dimulai sejak kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi tahun 2006, 2007, 2008 mulai dengan perencanaan dokumen dari studi Kelayakan, Rencana Induk Proyek (RIP), Detail Engineering Desig (DED), Amdal oleh Pemkab Pasaman Barat.
“Pembangunan dalam pekerjaan fisik dimulai secara bertahap pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dengan nilai 231,2 Miliar. Pembangunan dermaga Teluk Tapang ini berlanjut secara berkesinambungan dari Gubernur Gamawan Fauzi diterus Gubernur Irwan Prayitno kemimpinan awal 2010-2015. Sempat terhenti dan saat ini kita mulai lagi dengan ada Reviu RIP oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2019,” ungkap Nasrul Abit.
Nasrul Abit juga menambahkan, pada tahun 2020 seizin pak Gubernur Irwan Prayitno dengan melakukan pendekatan kemenko marves dan berkoordinasi dengan kemenhub melakukan Rivie DED 2020 untuk pembangunan fasilitas darat ( gudang, gedung kantor, lapangan penumpukan dan parkiran).
“Ada kebutuhan lahan pelabuhan seluas 12,15 Ha, yang merupakan hutan produksi pinjam pakai dari Kementerian Linhkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor surat 050/079/Bappeda-2020, tanggal 7 Februari 2020 dan telah dibalas KLHK dengan surat no. S.177/III/PPKH/PLAND/2/2020 tanggal 2 Juni 2020. Tinggal Kementerian Perhubungan menyurati KLHK untuk mendapat surat dimaksud,” ujarnya.
Nasrul Abit juga mengatakan dari hasil rapat bersama Kemenko Maritim bersama OPD terkait pemprov Sumbar di Jakarta tanggal 8 Juli 2020, bahwa akses jalan ke pelabuhan akan diselesaikan pada anggaran 2021melalui anggaran Kemenko Maritim oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional.
“Pelabuhan Teluk Tapang sesuai KP.432 tahun 2017 merupakan pelabuhan dengan hirarki sebagai Pelabuhan Pengumpul yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan /atau barang serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi,” katanya.
Wagub Nasrul Abit kedepan, kita optimis kehadiran Teluk Tapang akan meningkatkan pertumbuhan perekonomianSumbar terutama untuk peningkatan ekspor menuju pasar dunia yang saat ini sedang melambat.
“Nantinya bersama pelabuhan Teluk Bayur Padang, pelabuhan Labuhan Bajau Mentawai dengan Stake Holders yang lain dan para Pengusaha CPO tentang Sumatera Barat Menuju Ekspor 5 juta ton CPO per tahun ke pasar dunia. Dan juga potensi batu besi, perikanan dan lain-lain dikawasan pesisir Pasaman Barat, pesisir Sumatera Utara Teluk Tapang dengan lokasi yang amat strategis dapat menjadi penyangga aktifitas ekonomi pelabuhan yang handal,” ungkapnya
Wagub Sumbar Nasrul Abit berharap agar pembangunan segera mungkin bisa dioperasikan, sehingga permasalahan baik kabupaten maupun provinsi Sumbar tidak ada lagi.
“Bagaimana Kemenhub, KemenPUPR, KemenLHK dan K/L lain bisa perbaikan jalan, perbaikan pelabuhan/ dermaga ini diselesaikan, tentunya di bawah Koordinasi Kemenko Marves,” ujarnya.
Semntara itu Deputi Infrastruktur dan Transpotasi Menko Marves Ridwan Djamaluddin sampaikan, guna membangkitkan kawasan pesisir di Sumatera Barat (Sumbar), Pemerintah melakukan pembangunan jalan penghubung dan infrastruktur sisi darat di Pelabuhan Teluk Tapang, Pasbar – Sumbar.
“Kita ingin membangun kawasan pesisir Sumbar ini supaya tidak terlalu tertinggal jauh dengan bagian lain, yaitu dengan pembukaan jalan penghubung dari Bunga Tanjung hingga ke Lokasi Pelabuhan serta beberapa infrastruktur sisi darat di Pelabuhan Teluk Tapang itu sendiri,” katanya.
Deputi Ridwan menjelaskan bahwa adapun progres pembangunan jalan yang telah dilakukan sampai saat ini yaitu pembukaan Trase jalan dari Pertigaan Bunga Tanjung hingga ke Lokasi Pelabuhan sepanjang 33,86 Km, Pengaspalan sepanjang 7,7 Km, Pengerasan jalan sepanjang 15,65 Km, serta Pembangunan jembatan sebanyak 7 unit dari total 13 unit dengan 1 unit dilaksanakan di tahun 2020.
“Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur daerah Pelabuhan teluk Tapang ini telah berjalan beberapa proses dimulai dari penyusunan Fisibiliti Study (FS), Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) berikut perubahannya, dan tahun 2020 ini akan dilakukan penyusunan DED oleh Kemenhub yang diharapkan selesai pada Agustus mendatang,” jelas Deputi Ridwan.
Selain itu, dalam pembangunan infrastruktur sisi darat ini juga masih ada beberapa progres yaitu proses peralihan IPPKH dari Pemkab Pasaman Barat ke Kemenhub, melalui Kemen LHK serta pengalihan Pemilik / Pengelola AMDAL dari Pemprov Sumbar ke Kemenhub.
“Untuk Kemenko Marves sendiri bertugas mengawal semua kebijakan tersebut agar bergerak cepat dan operasionalnya maksimal,” tambah Deputi Ridwan.
Bupati Pasaman Barat Yulianto juga berharap agar pembangunan ini secepatnya bisa terlaksana. “Memang keadaan COVID-19 ini banyak membuat pekerjaan terhambat, namun semoga pembangunan ini sesuai rencana bisa dilaksanakan,” pungkasnya.
Adapun beberapa Kementerian yang ikut hadir dalam kunjungan ini yakni Direktur Pembangunan Jalan KemenPUPR, Kasubdit Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Kemenhub, serta diikuti juga oleh beberapa pejabat daerah. (Rel/Hms Sumbar)
Discussion about this post