Andalas Time.com- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat meminta koordinasi yang lebih terpadu antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk mempercepat penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meminta koordinasi agar ditingkatkan atau pemkab lebih aktif untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan alam tersebut.
“Upaya pengembangan Mandeh ini terkesan masih sendiri–sendiri [provinsi dan kabupaten]. Kami ingin koordinasinya lebih ditingkatkan, sehingga fokus pengembangan yang diinginkan segera terealisasi,” ujarnya dalam rapat antara Pemprov Sumbar dengan Pemda Pesisir Selatan,
Ini perlu keseriusan bersama untuk mewujudkan KEK Mandeh, sehingga prioritas pengembangan pariwisata berjalan dengan baik, dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Jika memang ada rencana yang ingin diwujudkan oleh Pemkab Pessel [Pesisir Selatan], harusnya diusulkan dan dibahas bersama di provinsi,” katanya.
Dia juga mengingatkan agar mengembangan kawasan pariwisata terpadu Mandeh berjalan sesuai rencana, maka detail engineering design (DED) dan analisa dampak lingkungan (Amdal) kawasan perlu dipercepat.
Adapun, KEK Mandeh direncanakan dibangun di kawasan Bukik Ameh, seluas 400 hektare, yang masuk dalam area kawasan wisata bahari Mandeh dengan total mencakup kawasan 18.000 hektare.
Nasrul menuturkan sejumlah investor sudah menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di kawasan tersebut. Apalagi, posisi strategis Mandeh yang hanya butuh waktu 45 menit perjalanan darat dari Kota Padang.
Selain Mandeh, pemerintah setempat juga mempercepat pengembangan KEK Mentawai di Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya, Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas 2.639 hektare.
KEK Mentawai, imbuhnya, tengah dalam proses pembebasan lahan yang sudah mencapai lebih dari 80%, dan segera ditetapkan oleh pemerintah dan dimulai pembangunannya.(Bs/Hms Sumbar)
Discussion about this post