• BOX REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • VISI MISI
  • TENTANG KAMI
  • PRIVACY POLICY
  • KODE ETIK
  • DISCLAIMER
  • KONTAK
Kamis, September 28, 2023
  • Login
Andalas Time
Advertisement
  • HOME
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • SUMBAR
  • BANK NAGARI
  • DPRD PADANG
  • INVESTIGASI
  • PARIWISATA
  • OLAHRAGA
  • PARIWARA
  • OPINI
No Result
View All Result
  • HOME
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • SUMBAR
  • BANK NAGARI
  • DPRD PADANG
  • INVESTIGASI
  • PARIWISATA
  • OLAHRAGA
  • PARIWARA
  • OPINI
No Result
View All Result
Andalas Time
No Result
View All Result

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan WTP 10 Kali Berturut-turut dari Menteri Keuangan

22 September 2022
Gubernur Sumbar Terima Penghargaan WTP 10 Kali Berturut-turut dari Menteri Keuangan

Andalas Time.com,Jakarta – Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi menerima penghargaan atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) minimal 10 kali berturut-turut. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada acara puncak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, di Ballroom Danapala Kementrian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (22/9).

Penghargaan Opini WTP minimal 10 kali berturut turut ini merupakan pencapaian yang luar biasa yang tidak diraih oleh seluruh pemerintah daerah. Selain Sumbar, daerah lain yang menerima penghargaan serupa adalah Provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat.

Berita Lainnya

Anggota DPRD Sumbar Muzli M Nur Serahkan 20 unit Betor di Pasaman dan Pasaman Barat

Bupati Solok Epyardi Asda Sampaikan Orasi Ilmiah Pada Wisuda Ke-132 di UNP

Sambut Rombongan Delegasi Luak Jelebu, Gubernur Mahyeldi Ingin Hubungan Sumbar-Negeri Sembilan Makin Kokoh

Atas penghargaan tersebut, Gubernur Buya Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala OPD beserta jajarannya. Dimana atas kerja keras seluruh pihak secara bersama selama ini, Pemprov Sumbar berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut, mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2021.

“Alhamdulillah, prestasi ini tentu patut kita syukuri. Kedepan prestasi ini harus kita pertahankan dan tingkatkan lagi dengan terus meningkatkan kinerja dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,” ungkap gubernur.

Beberapa upaya untuk mempertahankan opini WTP lanjut gubernur, antara lain, senantiasa melaksanakan ketentuan/peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah. Melaksanakan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Sri Mulyani mengapresiasi pemda dan kementerian dan lembaga yang bisa mendapat opini WTP dari BPK, walaupun tengah menghadapi tantangan berupa situasi yang masih pandemi dan gangguan eksternal dari global.

“Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pemerintah daerah pada tahun sebelumnya hanya 89.7 persen, meningkat menjadi 92,25 persen. Dengan kata lain 500 pemerintah daerah mendapatkan opini WTP, dan untuk yang pusat 83 dari 87 LKKL mendapatkan opini WTP. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa” ungkap Menkeu dalam sambutannya.

Lebih lanjut menurut Menkeu, dengan adanya akuntabilitas yang baik dan kerja sama antara instansi pemerintah, menggambarkan bahwa Indonesia bersama-sama menghadapi ancaman yang dihadapi negara dan meresponnya secara bertanggung jawab, meskipun dengan tugas, tanggung jawab, dan juga peran yang berbeda-beda.

Bahkan jika dilihat berdasarkan output dan outcome, Menkeu mengatakan bahwa terdapat tiga prestasi yang diperoleh Indonesia. “Pertama, negara yang dianggap relatif sangat baik dalam penanganan covid. Kedua, Indonesia termasuk dari sedikit negara yang pada tahun 2021 keadaan ekonominya membaik. Ketiga yakni penggunaan instrumen yang relatif prudent ditunjukkan dengan tambahan utang negara yang relatif sangat modes dibandingkan negara lain.

Ditambahkan Menkeu, banyak negara lain yang defisitnya 10-15 persen dengan ekonomi yang belum pulih, sementara defisit Indonesia tahun 2020 di 6 persen, kemudian ditahun 2021 turun menjadi 4,7 persen.

“Ini artinya kita menggunakan instrumen keuangan negara dan keuangan daerah secara hati-hati, proper, dan bertanggung jawab. Akhirnya terlihat di dalam prestasi hari ini yang telah diperiksa oleh BPK, banyak sekali kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dalam suasana tantangan yang luar biasa,” pungkas Menkeu.(af/doa/MMC)

Dinas Kominfotik Sumbar

Post Views: 108
ShareTweetSend
Previous Post

Rektor Ganefri Lantik Satgas PPKS UNP

Next Post

Pengurus JMSI Pusat Dukung Pelaksanaan Fungsi Dewan Pers

Discussion about this post

  • BOX REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • VISI MISI
  • TENTANG KAMI
  • PRIVACY POLICY
  • KODE ETIK
  • DISCLAIMER
  • KONTAK
Email: kantorandalastime@gmail.com

© 2020 PT ANDALAS MEDIA BERSAUDARA

No Result
View All Result
  • HOME
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • SUMBAR
  • BANK NAGARI
  • DPRD PADANG
  • INVESTIGASI
  • PARIWISATA
  • OLAHRAGA
  • PARIWARA
  • OPINI

© 2020 PT ANDALAS MEDIA BERSAUDARA

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In