Fraksi Partai Gerindra Minta Perencanaan Program APBD lebih Berdampak Luas Terhadap Masyarakat

PAYAKUMBUH65 Dilihat
Payakumbuh-Andalas,Time,  7 Fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan Pemandangan Umum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di kantor DPRD setempat, Senin (15/5).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Armen Faindal didampingi Wakil Ketua DPRD Wulan Denura, sementara itu Penjabat Wali Kota Payakumbuh diwakili Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Dafrul Pasi, turut hadir kepala dan perwakilan OPD.
Secara umum masing-masing fraksi menyampaikan pemandangan umum yang beragam, mulai dari urusan kesehatan, pendidikan, lingkungan, infrastruktur, hingga pertanian.
Tapi, yang mayoritas disampaikan oleh Fraksi di DPRD tidak lepas dari dunia pendidikan, yakni kesejahteraan guru yang harus diperhatikan. Di tengah suasana Kota Payakumbuh yang masih kekurangan jumlah Guru ASN atau Guru P3K, Keluhan lain juga diterima dewan dari guru honor dan guru suka rela, karena adanya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat, maka berimbas pada kesejahteraan para guru tersebut.
DPRD yakin dinas pendidikan telah memiliki data yang cukup tentang keluhan para guru honor, semoga segera dicarikan solusi yang benar sesuai regulasi yang berlaku, sehingga guru-guru kembali bergairah dalam upaya mencerdaskan anak bangsa.
Kendati demikian, juga ada apresiasi oleh Fraksi di DPRD atas capaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2022 oleh BPK RI yang telah diraih 9 kali berturut-turut oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.
Bahkan, Pj. Wali Kota menurut penilalan Fraksi Golkar menjalankan tugasnya dengan serius, penuh tanggung jawab, melahirkan beberapa inovasi, semoga sukses mengemban amanah sampai terpilihnya kepala daerah yang definitif.
“Berkenaan dengan hal tersebut suara-suara yang berkembang kiranya Pak Pj. Walikota fokus dengan tugas pokoknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya,” kata Jubir Fraksi Golkar Maharnis Zul.
Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Sri Joko Purwanto yang mengapresiasi pemberian penghargaan dari BPK RI itu sebagai merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan pemerintah daerah bersama OPD di lingkup pemerintahan Kota Payakumbuh pengelolaan keuangan daerah, semoga kedepannya ini bisa dipertahankan dan tingkatkan lagi.
“Namun demikian kami terus mendorong Pj. Wali Kota beserta jajaran untuk mencarikan solusi terkait dengan Piala Adipura yang dalam hal lepas dari Kota Payakumbuh padahal penghargaan Adipura sudah menjadi tradisi Kota Payakumbuh selama bertahun-tahun sebelumnya dan sudah dibuatkan di pusat kota sebuah tugu adipura yang menuniukkan komitmen dan eksistensi Kota Payakumbuh dalam menjaga kebersihan kota,” ujar Joko.
“Berkenaan dengan hal tersebut suara-suara yang berkembang kiranya Pak Pj. Walikota fokus dengan tugas pokoknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya,” kata Jubir Fraksi Golkar Maharnis Zul.
Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Sri Joko Purwanto yang mengapresiasi pemberian penghargaan dari BPK RI itu sebagai merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan pemerintah daerah bersama OPD di lingkup pemerintahan Kota Payakumbuh pengelolaan keuangan daerah, semoga kedepannya ini bisa dipertahankan dan tingkatkan lagi.
“Namun demikian kami terus mendorong Pj. Wali Kota beserta jajaran untuk mencarikan solusi terkait dengan Piala Adipura yang dalam hal lepas dari Kota Payakumbuh padahal penghargaan Adipura sudah menjadi tradisi Kota Payakumbuh selama bertahun-tahun sebelumnya dan sudah dibuatkan di pusat kota sebuah tugu adipura yang menuniukkan komitmen dan eksistensi Kota Payakumbuh dalam menjaga kebersihan kota,” ujar Joko.
“Berkenaan dengan hal tersebut suara-suara yang berkembang kiranya Pak Pj. Walikota fokus dengan tugas pokoknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya,” kata Jubir Fraksi Golkar Maharnis Zul.
Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Sri Joko Purwanto yang mengapresiasi pemberian penghargaan dari BPK RI itu sebagai merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan pemerintah daerah bersama OPD di lingkup pemerintahan Kota Payakumbuh pengelolaan keuangan daerah, semoga kedepannya ini bisa dipertahankan dan tingkatkan lagi.
“Namun demikian kami terus mendorong Pj. Wali Kota beserta jajaran untuk mencarikan solusi terkait dengan Piala Adipura yang dalam hal lepas dari Kota Payakumbuh padahal penghargaan Adipura sudah menjadi tradisi Kota Payakumbuh selama bertahun-tahun sebelumnya dan sudah dibuatkan di pusat kota sebuah tugu adipura yang menuniukkan komitmen dan eksistensi Kota Payakumbuh dalam menjaga kebersihan kota,” ujar Joko.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *