Kegiatan itu, selain diikuti oleh Gubernur Sumatera Barat H Irwan Prayitno dan Bupati/Walikota se Sumbar, juga dihadiri langsung oleh Pimpinan KPK RI Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan.
Menurut Erisman, sesuai arahan pimpinan KPK agar seluruh kepala daerah berkomitmen dalam pencegahan dan penindakan korupsi, termasuk unsur legislatif dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), maka DPRD Kota Padang mendukung upaya tersebut.
Hal ini dimulai dengan penerapan lelang dan pengadaan berbasis elektronik (LPSE), e-surat, dan mengacu kepada e-katalog.
Adapun dalam aksi pencegahan dan penindakan korupsi, Pemerintah Kota Padang termasuk yang lebih dulu melakukannya.
Selain pernah menjalin pakta integritas dengan KPK terkait pemakaian pin “Anti Sogok” dalam rangka mewujudkan budaya anti korupsi, juga telah membentuk tim Saber Pungli.Kita selalu memperbaiki sistem dan berbasis IT guna memperkecil terjadinya hal-hal yang bersifat korupsi,” kata Mahyeldi.
Tidak itu saja, sambung Wako Mahyeldi, pengawasan internal juga dioptimalkan. Setiap kegiatan OPD diperiksa Inspektorat selaku pengawas internal.
“Kekurangan yang ditemukan sesegra mungkin dibenahi sebelum diperiksa pihak luar sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, ” imbuhnya (zy/ic)
Discussion about this post