Andalas Time.com,Padang – Hampir tiga tahun menjadi Anggota DPR RI, Athari Gauty Ardi mengaku tidak pernah menerima usulan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terkait pembangunan infrastruktur di Sumbar, khususnya usulan dari Dinas PUPR. Padahal politisi PAN itu berada di Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur.
“Saya bingung kenapa Dinas PUPR Sumbar tidak pernah berkomunikasi dan menghubungi saya. Padahal saya ini anggota dewannya di DPR untuk Sumbar, dan membidangi infrastruktur lagi,” ujar Athari saat diskusi bersama JMSI Sumbar disalah satu hotel, di Padang. Rabu, (27/4)
Jika tidak ada usulan kata Athari, dirinya terpaksa mencari sendiri kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur di Sumbar. Walaupun begitu, dia masih berharap adanya usulan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota.
“Anggaran provinsi itu kan terbatas, jika tidak ada anggaran pembangunan dari APBN tentu akan berdampak pada percepatan pembangunan di daerah,’” katanya.
Ia menyebutkan, tanpa adanya dorongan dari dewan, kemungkinan membawa kue pembangunan itu akan sulit. Sebab, pemerintah saat ini fokus membangun Ibu kota negara. Namun, bukan berarti peluang untuk membawa anggaran pusat ke daerah tidak terbuka.
“Tetap ada peluang, sepanjang program atau usulan tersebut untuk kepentingan rakyat, Pak Jokowi kan fokus ke infrastruktur,” sebutnya.
Untuk kabupaten atau kota katanya, sudah ada komunikasi dan koordinasi yang cukup baik. Hanya saja, dibutuhkan kerja keras dan kemauan bersama, agar pembangunan itu dapat direalisasikan.
Athari menyampaikan, ada beberapa program yang telah digaetnya untuk pembangunan di Sumbar, mulai dari tahun 2020 hingga saat ini. Di antaranya, program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (Pisew), Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), bus pelayanan masyarakat, rusunawa, jalan, normalisasi dan lainnya.
Tahun 2020, Athari telah merealisasikan program Pisew sebesar 7,8 Milyar, Kotaku dan lainnya. Untuk tahun 2021 di luar jalan nasional, program yang diperjuangkan yaitu padat karya sebesar 74,6 Milyar.
“Untuk program padat karya tahun ini (2022), dengan anggaran 150 Milyar untuk Sumatera Barat. Yang paling utama itu program Kotaku di Kota Padang tahun ini,” katanya.
Selain itu, Athari menginformasikan bahwa program Kotaku bisa direalisasikan untuk daerah kaupaten, meskipun pada dasarnya program itu diperuntukkan untuk kota. Asalkan kabupaten tersebut memiliki SK kumuh.
“Kemarin itu saya cari tau caranya, dan akhirnya daerah kabupaten bisa dapat program itu,” katanya.(Aj/I)
Discussion about this post