Andalas Time,Sumbar— Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan Monitoring Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) di Kantor Bappeda Sumbar, Kamis (26/10/2023).
Hadir mewakili Gubernur Mahyeldi dalam kegiatan tersebut, Sekda Prov. Sumbar, Hansastri mengatakan pihaknya telah menerapkan Implementasi RB Tematik di Sumbar.
“Kita di Sumbar, telah implementasikan konsep RB Tematik dalam upaya penurunan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan iklim investasi, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan penerapan digitalisasi dalam pengelolaan tata pemerintahan,” ungkap Hansastri.
Hasilnya terbukti cukup positif, sambung Hansastri, sejak pertama kali diterapkan 2021 lalu hingga triwulan III tahun 2023. Salah satunya terlihat dari persentase tingkat kemiskinan Sumbar dan stunting yang mengalami penurunan lebih cepat dibandingkan sebelum penerapan RB Tematik di Sumbar.
“Tingkat kemiskinan Sumbar telah bisa kita tekan, dari awalnya 6,63% menjadi 5,82%. Hal yang sama juga berhasil kita lakukan dalam penanganan Stunting, semula 0,91% menjadi 0,77%,” tukuk Sekda Prov Sumbar.
Selain itu, Hansastri juga mengaku, tingkat inflasi, penggunaan produk dalam negeri serta iklim investasi Sumbar juga menjadi semakin membaik dan terkendali.
“Dengan adanya itu, ASN menjadi lebih inovatif, kreatif dan berbasis digital. Sehingga pelayanan menjadi semakin cepat dan terukur,” jelasnya.
Atas segala upaya yang telah dilakukan pihaknya dalam pengimplementasian RB Tematik. Hansastri berharap, Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Sekretariat Wakil Presiden dapat memberikan rekomendasi penilaian yang terbaik untuk Sumbar.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong penerapan RB Tematik bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta program aktual prioritas presiden dan wakil presiden.
“Ini merupakan salah satu bukti komitmen kita untuk percepatan reformasi birokrasi di Indonesia,” kata Erwan Agus Purwanto
Turut hadir dalam acara tersebut Staf Khusus Wakil Presiden Gatot Prio Utomo; Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi; Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Agus Uji Hantara; serta sejumlah Kepala OPD dilingkup Pemprov. Sumbar beserta jajaran. (adpsb/Busan)
Discussion about this post