Andalas Time.com- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan bawahannya untuk tidak ‘main-main’ atau menyelewengkan uang rakyat dalam proyek subsidi rumah. Peringatan itu juga ditujukan kepada pihak ketiga seperti perbankan.
Hal tersebut disampaikan Basuki pada acara penandatangaan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara 30 bank pelaksana dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR.
“Ini uang rakyat betul, saya mohon dengan betul, mulai teman-teman saya di PU dan bank jangan main-main dengan uang rakyat. Ini hak rakyat untuk bisa menikmati rumah. Kita saling mengingatkan,” katanya saat menyampaikan kata sambutan acara, Jumat (18/12).
Sebelumnya, Basuki juga pernah mengingatkan anak buahnya untuk menghindari tindakan kriminal menyelewengkan uang negara. Bahkan, ia menyatakan akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantunya mengawal anggaran belanja PUPR.
Pengawasan dinilai penting lantaran anggaran yang diterima Kementerian PUPR untuk pengadaan barang dan jasa cukup besar. Kerja sama PUPR-KPK ini nantinya akan tertuang dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).
Basuki membeberkan bahwa Kementerian PUPR memiliki 34 balai, 800 satuan kerja dan hampir 3.000 kelompok kerja, sehingga secara internal sulit untuk mengawasi setiap individu di dalam Kementerian.
Dari nilai pun PUPR menerima pagu anggaran yang fantastis. Untuk 2021, PUPR direncanakan menerima total pagu hampir Rp150 triliun. Maklum jika Basuki ingin belanja anggaran anak buahnya diawasi KPK.
Meski secara tidak langsung mengisyaratkan potensi terjadinya penyelewengan anggaran di tubuh kementeriannya, Basuki enggan menjelaskan lebih lanjut.
“Saya kira pasti atau mungkin ada yang ingin berbuat meski dalam doa selalu kami sampaikan jangan sampai berpikir atau berbuat tercela dalam membelanjakan uang negara ini,” kata Basuki.
Selain bekerja sama dengan KPK, Basuki juga menginstruksikan anak buahnya untuk belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mendapat penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk inovasi pengadaan belanja yang transparan.
Dia mengaku melakukan segala cara untuk terus mendorong transparansi belanja anggaran PUPR untuk menekan kesempatan penyelewengan.(cnnindonesia)
Discussion about this post