FWP Kunjungi PWI Jabar

Padang AT-Humas dan Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Kota Padang berkunjung ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, Kamis, 16 November 2017.

Kunjungan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra dan Sekretaris DPRD Kota Padang yang diwakili Kepala Bagian Humas, Ermanto, mereka diterima langsung jajaran pengurus PWI Jabar.

Kedatangan kami ke sini dalam rangka silaturahmi dan sharing informasi dengan pengurus PWI Jabar. Terutama keterlibatan PWI dalam pembangunan di kota ini sesuai tupoksinya,” ungkap Wahyu Iramana Putra memulai kata sambutan.

Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, ungkap Wahyu, luas Kota Padang adalah 695 KM2 dengan kondisi geografis berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang tahun 2016, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 902.413 jiwa. Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa, yaitu Padang Lubuk Alung dan Padangpariaman, terang Wahyu.

“Eksekutif bersama DPRD Kota Padang bersama-sama membangun kota ini. Kami di DPRD melahirkan produk berupa Peraturan Daerah (Perda) yang jadi pedoman bagi eksekutif dalam bekerja, kami berperan dalam penganggaran, dan mengawai pelaksanaannya,”ujar Wahyu.

Dalam pengawasan itu, kata Wahyu, wartawan yang meliput di DPRD Kota Padang memiliki peran. Tak hanya memberitakan kegiatan anggota dewan, tetapi bahkan kerap mengkritik anggota dewan itu sendiri.

Sementara Ketua FWP Dasrul menjelaskan, FWP DPRD Kota Padang berdiri sejak 2003 dengan ketua pertamanya Syamsu Rizal. FWP merupakan tempat berhimpun bagi wartawan yang ditugaskan oleh medianya meliput kegiatan DPRD Kota Padang.

“Saat ini, kami telah membentuk koperasi untuk kesejahteraan anggota. Anggota sudah bisa meminjam jika membutuhkan,” ujar Dasrul.

Ketua PWI Jawa Barat yang diwakili Ketua Bidang Advokasi, Haji Agusdinar mengatakan, persoalan utama di Kota Bandung hampir sama dengan DKI Jakarta, yaitu banjir dan kemacetan.

Menurutnya, baik PWI maupun media yang ada di Jawa Barat terus memberikan masukan kepada Wali Kota Ridwan Kamil dalam pengetasan banjir dan macet tersebut.

“Tak hanya masukan, kadang kita juga melakukan kritik. Dan biasanya Pemko cepat mengambil tindakan,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, terjadi diskusi yang hangat namun penuh keakraban antara rombongan FWP dan PWI Jabar, terutama terkait verifikasi yang dilakukan Dewan Pers terhadap media, dan advokasi yang diberikan PWI Jabar terhabat wartawan yang terkena masalah hukum.

“Soal verifikasi tersebut, PWI tentu memberikan masukan kepada Dewan Pers. Pada HPN kemaren, tidak jadinya diserahkan hasil verifikasi media kepada Presiden Jokowi juga atas protes PWI. Demikian juga jika ada wartawan yang terkena kasus hukum terkait pemberitaan, kita advokasi, kita bela mati-matian,”ujarnya.

Namun, kata Haji Agusdinar, jika persoalan hukum itu terkait di luar produk pers, maka PWI tidak bisa membantu maksimal. Tapi, jika wartawan yang bersangkutan membutuhkan advokasi, maka tetap diberikan.

“Misalnya, jika ada pemerasan, ya kita tak bisa bantu. Tapi kalau dia mau, ya kita siapkan advokasi,” cakapnya.

Juga hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Umum PWI Jabar Wawan Iswana, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Safrin, Wakil Ketua Bidang Wawan Januarna, dan lain-lain.(wanteha)