free stats

Komisi II DPRD Kota Padang Kunjungan Kelapangan Ke Bapenda

Andalas-Time.com– Berkurangnya PAD Kota Padang tahun 2019, berdampak bagi pembangunan kota ini. Kondisi ini semakin diperparah lagi oleh dampak covid-19 sejak  Maret 2020. Hal ini menimbulkan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah  daerah. Yakni kebijakan refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19. Ini juga terjadi di kota Padang.

Untuk mendapatkan data yang sebenarnya dan program apa yang akan dilakukan Pemko Padang dalam mengantisipasi agar pendapatan Pemko Padang kembali bisa stabil, maka  Komisi II DPRD Padang melakukan tinjauan langsung ke lapangan dengan melakukan pertemuan dengan jajaran Bapenda kota Padang, Senin (29/6) di Aula Bapenda kota Padang.

“Kita ingin tahu kondisi apa yang sebenarnya, agar kita bisa bersama-sama mencari solusi agar pendapatan Pemko Padang bisa terealisasi dengan baik setelah dilakukan refocusing, dan tentu saja kita akan support rekan-rekan di jajaran Bapenda Padang yang dipimpin H.Al Amin.S.sos.MM untuk selalu berusaha dengan optimal dan maksimal agar realisasi target maksimal dapat tercapai tahun ini yakni sebasar RP 450 Miliar, ”kata Ketua Komisi II DPRD Padang YANDRI.

Hal senada juga disampaikan Koordinator Komisi II DPRD Padang yang juga wakil ketua DPRD Padang Ilham Maulana.

“Kita berharap agar visi misi yang disampaikan Kepala Bapenda saat penilaian oleh Baperjakat dapat direalisasikan dan dijalankan dengan maksimal agar target pendapatan yang telah di refocussing dapat tercapai,”kata Ilham Maulana.

Dalam hearing tersebut tampak hadir semua anggota komisi II DPRD Padang yakni Bobi Rustam (sekretaris Komisi II ) Muharlion, Miswar Jambak, Irawati Meureksa, Meilasa Waruhu, Muzni Zein, Surya Jufri Bitel, Dasman.

“Kita ingin Bapenda dan jajarannya bisa mencari peluang-peluang atau inovasi baru agar pendapatan bisa terus bertambah, meski kita akui sekarang kondisi sedang sulit seperti Covid-19 saat ini. Namun itu bukan berarti pendapatan tidak bisa kita dapatkan,”kata Bobi Rustam.

“Saya melihat ada peluang pendapatan yang bisa diraih lebih banyak oleh Bapenda seperti PBB di pelabuhan Teluk Bayur, dimana selama ini kita hanya menerima PBB langsung dari Pelindo. Padahal kalau kita bisa langsung ke pelaku usaha yang ada di kawasan pelabuhan Teluk Bayur tentu akan didapatkan pendapatan yang lebih nyata. Dan ini hendaknya diusahakan Bapenda,”kata Bobi Rustam. Begitu pula dengan pendapatan di bidang parkir, dimana DPRD Padang dalam hal ini komisi II menyarankan agar dilakukan swastanisasi dalam pengelolaan parkir. Karena dari 210 titik kawasan parkir DPRD Padang menilai pendapatan dibidang parkir ini masih belum maksimal.

Kepala Bapenda Padang H.Al Amin dalam penjelasannya yang didampingi oleh semua Kabid Bapenda menyatakan bahwa mereka memang kesulitan untuk menagih berbagai pajak saat ini.

“Saya bahkan langsung turun ke wajib pajak untuk menjemput pajak agar terealisasi, kami betul-betul menghadapi dilema selama tiga bulan ini. Namun kami tetap akan berupaya dengan maksimal dan terus melakukan sosialisasi kepada warga kota yang menjadi wajib Pajak dari 11 jenis pajak yang kita jalankan, jelas Al amin.

Sampai tanggal 26 Juni 2020, kami baru berhasil merealisasikan target sebesar 157 Miliar atau seklitar 32 persen. Kita berharap awal juli semua akan bisa kita maksimalkan, kata Al Amin.(dil/I)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *